Kepala Kanwil DJPBN Prop. Jambi dan Kepala KPPN Jambi dalam dirgahayu HUT RI ke 72

Acara Perpisahan Mutasi Kasubbag Umum Murtadlo dan Kasi Vera Madrasata

Capacity Building KPPN Jambi 2017

Kegiatan Perlombaan Dalam Rangka memperingati HUT RI ke 72, di Kanwil DJPBN Prop. Jambi

Kunjungan Dirjen Perbendaharaan Bapak Marwanto Harjowiryono di FO KPPN Jambi

Senin, 02 Oktober 2017

Edukasi Treasury Edisi Dana Desa



Video Tutorial dari Ditjen Perbendaharaan terkait edukasi mekanisme penyaluran dana desa dan DAK fisik melalui KPPN

Video dapat dilihat disini : https://drive.google.com/file/d/0B6szuTgiZ-epbXJBaVRsUjJZTGc/view

Treasury Festival 2017 Sarana Sosialisasi Reformasi Birokrasi DJPb

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - “Pada institusi yang sudah mature, yang penting bukanlah “Akan menjadi seperti apa” atau “Akan melakukan apa”. Kalau kelasnya Kemenkeu yang sudah reform dari awal, maka fokusnya adalah “Stakeholders melihatnya seperti apa” dan “Apa yang membekas atau dikenang oleh stakeholders",” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Treasury Festival 2017, Selasa (05/09). Menurut Mardiasmo, pihak luarlah yang akan memberikan penilaian atas keberhasilan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) pada Kementerian Keuangan.
“Transformasi tidak boleh elitis, tetapi harus dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan dan dirasakan manfaatnya oleh stakeholders,” tambah Mardiasmo.
Treasury Festival 2017 yang bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat menjadi sarana internalisasi dan sosialisasi program-program RBTK Ditjen Perbendaharaan. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 8 September 2017 ini meliputi pameran interaktif dan seminar dengan tema “Shared services dalam pengelolaan belanja negara”.
Diharapkan, para pegawai maupun perwakilan dari stakeholders yang mengunjungi festival ataupun menyimak tayangan langsung kegiatan tersebut melalui siaran BPPK TV dapat bertambah pengetahuannya terkait program-program RBTK Ditjen Perbendaharaan. Treasury Festival 2017 ini juga mengikutsertakan beberapa unit eselon I di Kementerian Keuangan, khususnya yang memiliki kaitan erat dalam pencapaian Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan 2017, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko serta sejumlah bank untuk mengisi booth pameran. Setiap hari akan digelar tur pengunjung ke jajaran booth, di mana para resources person memberikan penjelasan seputar program unggulan masing-masing.
RBTK telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan di bidang bidang penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban APBN. “Telah diimplementasikan MPN G-2 sejak tahun 2016, SPAN pada tahun 2015 dan SAKTI di beberapa KPPN pada tahun ini, serta dilaksanakan e-rekon antara KPPN dengan Satker mitra kerjanya sejak tahun lalu,” jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam laporannya.
Implementasi RBTK di Ditjen Perbendaharaan sesungguhnya juga telah secara langsung dapat dirasakan oleh para stakeholders sejak tahun 2007, ditandai dengan diluncurkannya program Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan.
Selanjutnya, program RBTK Ditjen Perbendaharaan tidak hanya terbatas di bidang penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban APBN, tetapi juga diperluas dengan penyediaan crosscutting services, yaitu layanan informasi dan konsultasi melalui call center HAI DJPB yang juga diluncurkan pada acara pembukaan Treasury Festival 2017.[LRN]

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Update Aplikasi SAIBA Versi 4.2

Update Aplikasi SAIBA Versi 4.2 beserta penjelasan dan petunjuk dapat diunduh di link di bawah ini

Download: Klik di sini

Gerak Cepat, Ditjen Perbendaharaan Gandeng 4 Pimpinan K/L Bahas Perbaikan dan Penyederhanaan Mekanisme SPJ

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Keuangan terkait penyederhanaan surat pertanggungjawaban anggaran (SPJ) instansi pemerintah, Ditjen Perbendaharaan bergerak cepat menggelar pembahasan dengan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membahas penyederhanaan kelengkapan dan mekanisme penyaluran anggaran di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta (26/09).
Dimulai dari sektor bantuan pemerintah, empat pimpinan K/L pengelola pagu bantuan pemerintah terbesar (Kementerian Agama, Kesehatan, Pertanian, dan Dikbud) diundang untuk membahas bersama perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.168 tahun 2015 yang mengatur tentang penyaluran bantuan pemerintah. Pembahasan difokuskan untuk menyepakati pengurangan jumlah instrumen pertanggungjawaban, disertai penyesuaian mekanisme untuk mempermudah dan mempercepat prosedur pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan pemerintah yang berasal dari APBN.
Sektor bantuan pemerintah akan menjadi awalan perbaikan dan penyederhanaan mekanisme pertanggungjawaban, untuk selanjutnya dilanjutkan ke sektor-sektor anggaran lainnya secara luas.
Seperti telah diberitakan, pada pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah minggu lalu (20/09), disamping memberikan apresiasi atas capaian berupa status opini BPK khususnya WTP bagi 367 entitas pelaporan keuangan pemerintah untuk TA.2015 sekaligus menyerahkan penghargaan terhadap 37 peraih opini WTP 5 tahun berturut-turut, Presiden juga menyoroti masih terjadinya inefisiensi sumber daya aparatur dalam penyusunan SPJ. Pernyataan tersebut direspon cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menugaskan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan.
“Saya minta Direktur Jenderal Perbendaharaan memperbaiki peraturan Menkeu terkait untuk menyederhanakan format laporan dan detail” kata Menkeu saat itu.
Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono mengungkapkan bahwa sejumlah langkah perbaikan akan segera ditempuh.
“Kita akan melakukan identifikasi permasalahan seperti yang dimaksudkan oleh Presiden, melakukan diskusi dengan stakeholder untuk menyamakan persepsi terkait SPJ, identifikasi peraturan-peraturan baik terkait APBN, APBD dan peraturan internal K/L, guna sinkronisasi peraturan pembiayaan kegiatan” ungkap Marwanto.
Mengawali pembahasan bersama ke empat K/L ini, Dirjen Perbendaharaan menyatakan bahwa penyederhanaan harus berfokus pada upaya mencari tahu akar masalah, konfirmasi atas kondisi lapangan yang terjadi dan area mana yang dapat disimplifikasi.
“Setelah ini, bagaimana caranya harus diupayakan agar memang betul-betul bisa kita simplifikasi. Tetapi tetap, prinsip good governance harus selalu kita jaga bersama,” demikian Marwanto menegaskan. “Kajian awal kami memang menunjukkan indikasi perlunya simplifikasi dilakukan untuk mengurangi beban administrasi” tambahnya.
Sejumlah hal senada mengemuka dalam pembahasan. Antara lain disoroti pentingnya sinkronisasi pedoman kerja dan peraturan melalui koordinasi intensif dengan jajaran aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) untuk meningkatkan pemanfaatan format laporan yang sudah ada secara lebih efisien sebagai alat pertanggungjawaban anggaran dalam prosedur pemeriksaan.
Disepakati pula bahwa penyederhanaan jenis belanja, khususnya bantuan pemerintah juga akan dilakukan untuk mempermudah pertanggungjawaban. Pengaturan atas mekanisme pencairan dana ke depan akan diarahkan untuk tidak hanya memperhatikan kecepatan pencairan dana tetapi hendaknya sekaligus juga mencakup mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang menjangkau pencapaian output, sehingga prosedur menjadi lebih sederhana. Di sisi lain, penyederhanaan tetap harus memperhatikan kaidah dan kebutuhan pertanggungjawaban, sehingga tetap melindungi pengguna anggaran itu sendiri.
“Kalau memang bisa disederhanakan, sederhanakan. TIdak perlu memperbanyak pengaturan-pengaturan lagi.” tegas Dirjen Perbendaharaan pada acara tersebut.

oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan